Catatan Setahun Luhut Menjabat di Era Jokowi-Ma'ruf Amin
Figur Luhut Binsar Pandjaitan bukan nama asing di pemerintah Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Luhut, adalah salah satunya ajudan Presiden Jokowi.
Faktanya, di masa ke-2 bekas Wali Kota Solo itu memegang selaku Presiden Republik Indonesia, Luhut selalu didapuk selaku Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi. Walau telah 6 tahun tempati kedudukan itu, ini jadi tahun pertama kalinya di Kabinet Indonesia Maju zaman Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Awalnya, di jilid pertama kali pemerintah Jokowi, Luhut sempat memegang selaku Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia ke 31 Desember 2014 sampai 2 September 2015. Lalu ke 12 Agustus 2015, dia dipilih Jokowi masuk Kabinet Kerja dengan memegang Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan gantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Sepanjang jadi salah satunya pembantu Jokowi di pemerintah, Luhut sering dipandang seperti figur yang berperanan sentra. Beberapa pengakuan serta kebijaksanaannya juga tidak terlepas dari kontroversi. IDN Times meringkas beberapa catatan tentang kebijaksanaan Luhut polemis di tahun awal jilid ke-2 pemerintah Jokowi.
Ke masa April 2020, Luhut jadi Eksekutor Pekerjaan (Plt) Menteri Perhubungan gantikan Budi Kreasi Sumadi yang waktu itu sedang sakit sebab COVID-19. Ke saat itu, pemerintahan keluarkan ketentuan berkaitan Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB) untuk turunkan pergerakan penebaran virus corona di Ibu Kota.
Waktu itu, Luhut mengeluarkan Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang salah satunya pointnya ialah meluluskan ojek online bekerja. Beleid itu juga jadi pembicaraan karena berlawanan dengan Ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Dalam Permenkes itu tertuang jika sepeda motor berbasiskan program ditata jika service ekspedisi barang, terhitung fasilitas angkutan roda 2 berbasiskan program, dapat bekerja dengan batas cuman untuk mengusung barang serta bukan untuk penumpang.
Gara-gara ketentuan itu, Luhut ditunjuk tidak searah dengan kebijaksanaan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang keluarkan ketentuan PSBB DKI Jakarta yang seirama Permenkes.
Luhut juga menjawab masalah itu. Ia memperjelas jika ketentuan itu berlaku di semua Indonesia. Disamping itu, pemerintahan pusat melepaskan pemda untuk sesuaikan keperluannya.
"Itu kan tidak ada masalah. Itu kan untuk buat semua Indonesia, hingga pemda dapat mengendalikan keperluannya. Misalkan DKI Jakarta jika tidak memperkenankan ya itu kepentingan ia. Pekanbaru ia memperkenankan dengan merujuk Permenkes ya bisa ," kata Luhut.
Sesudah surut masalah mengenai Permenhub yang mengendalikan masalah ojek online, khalayak kembali lagi dibikin bingung masalah Permenhub mengenai larangan mudik. Awalannya ketentuan larangan mudik telah dituangkan dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Pengaturan Transportasi Sepanjang Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rencana Penjagaan Penebaran COVID-19.
sekumpulan slot online terbaik Permenhub itu sudah diputuskan ke 23 April 2020. "Penataan itu yakni berbentuk larangan sesaat pemakaian fasilitas transportasi untuk aktivitas mudik pada saat angkutan lebaran tahun 2020," kata Adita.
Larangan mulai berlaku ke 24 April-31 Mei 2020 untuk bagian darat serta penyeberangan, 24 April-15 Juni 2020 untuk kereta api, 24 April-8 Juni untuk kapal laut, serta 24 April-1 Juni 2020 untuk angkutan udara.
Untuk bagian transportasi udara, Kemenhub putuskan untuk tutup semua penerbangan luar dan dalam negeri. "Jika larangan lakukan perjalanan dalam negeri atau luar negeri baik transportasi udara berjadwal atau sewa dari 24 April sampai 1 Juni 2020," kata Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto dalam video konferensi, Kamis (23/4).
Kebingunan khalayak ada, sebab ke Jumat (24/4), masihlah ada penerbangan lokal yang dilayani. Penerbangan internasional tetap bekerja, terutamanya untuk layani masyarakat negara asing yang akan kembali pada negaranya serta WNI yang akan kembali pada Indonesia dengan mengikut prosedur kesehatan wabahk corona.
Di hari itu, Kemenhub juga mengganti batasan waktu penerapan larangan. "Tentang hal sesudah dilaksanakan penilaian, karena itu berfungsinya ketentuan akan sama untuk semuanya model transportasi, yakni ke 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020, serta akan diperpanjang bila dibutuhkan," papar Adita.
Masih masalah kebijaksanaan transportasi waktu PSBB, ketidaktahuan khalayak yang lain adalah masalah pemberhentian operasional bis antar kota antar propinsi (AKAP). Limitasi transportasi itu berkaitan PSBB yang diterapakan di DKI Jakarta. Ketentuan itu sudah ditandatangani sama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, di akhir Maret kemarin.
Tetapi, gagasan itu selanjutnya diurungkan sebab rupanya Tubuh Pengurus Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub akui belum mengeluarkan surat apa saja berkaitan pemberhentian operasional itu. Waktu itu, penutupan service AKAP dari serta ke Jabodetabek diperkirakan ke Senin, (30/3) jam 18.00 WIB serta akan diedarkan surat sama Ka BPTJ. Tetapi, waktu itu surat tidak segera keluar.
Menjawab semua simpang siur di khalayak, baru Kemenhub memperjelas jika kebijaksanaan pemberhentian operasional bis AKAP itu diundur, bukan diurungkan.
Nyaris satu bulan selanjutnya, yaitu Jumat (24/4), baru service bis AKAP serta antarkota dalam propinsi (AKDP) di semua terminal bis di Jabodetabek disetop sesaat. Pengentian operasional bis itu dalam rencana pengaturan berkaitan larangan mudik.
Kepala Tubuh Pengurus Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana Pramesti, mengatakan pemberhentian servis itu memiliki sifat sesaat sampai 31 Mei 2020. Kebijaksanaan itu tindak lanjut terbitnya Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Pengaturan Transportasi Sepanjang Periode Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Kerangka Penjagaan Penebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Ke Mei 2020, Luhut menjelaskan 500 TKA asal Tiongkok akan masuk serta kerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Konawe, Sulawesi Tenggara. VDNI adalah pabrik yang akan menghasilkan nikel jadi lithium untuk bahan baku baterei mobil listrik.
Luhut menyebutkan masuknya 500 TKA Tiongkok itu ke Sultra itu, untuk percepat pembangunan smelter. "Sekarang ini mereka sedang mengatur hal pemberian izin, sebab proses itu lama. Peluang mereka akan masuk seputar Juni atau Juli kedepan," tuturnya dalam satu interviu di account youtube RRI ke 10 Mei 2020.
Kehadiran 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia, kata Luhut, malah buka 5 ribu lapangan pekerjaan baru. "Pakar bukan lapangan pekerjaan tukang pacul, tidak lapangan pekerjaan operator. Jadi jika ada yang ribut-ribut itu menghancurkan hari esok republik serta hari esok angkatanmu," tutur Luhut dalam pertemuan jurnalis yang dilaksanakan dengan virtual, 25 Juli 2020.
Meskipun begitu, gelombang protes pada ini selalu jadi ngalir deras. Menyikapi beberapa keributan itu, Luhut menyebutkan hal tersebut karena jumlahnya disinformasi. "Yang nyebar-nyebarin itu hatinya busuk saja. Pemerintahan salah, kurang publikasi, sebab asyik kerja," kata Luhut waktu mendatangi acara After Hour Helmi Yahya di gedung iNews Center, Jakarta Pusat, 4 September 2020.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi Jodi Mahardi mengaminkan pengakuan atasannya itu. Ia memperjelas jika beberapa TKA itu cuman kerja sesaat waktu di Indonesia. Bila pembangunan smelter sudah selesai, mereka akan kembali pada negara aslinya.
"Mereka sisi dari team konstruksi yang akan percepat pembangunan smelter disebut. Di saat operasi, sebagian besar tenaga kerja berawal dari lokal," tutur Jodi. Dia menambah, kedatangan TKA asal Tiongkok bukan hal baru. Di Morowali, Sulawesi tengah misalkan, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah mengaplikasikan hal sama.
Sekarang ini pabrik IMIS sudah bekerja dengan penuh, meskipun masih sedikit ada perkembangan pembangunan sarana hilirisasi nikel yang tengah ditingkatkan. "Jumlah tenaga kerja lokal sekarang ini ialah 39.500 sesaat yang TKA ada 5.500. Jadi jumlah TKA kurang lebih 12 % dari keseluruhan karyawan, saya percaya bila proses pembangunan smelter yang baru telah usai banyaknya akan turun," lebih Jodi.
Contoh lain peletakan TKA yang jadi masalah, di Teritori industri Virtue Dragon di Konawe. Jumlah tenaga kerja semuanya ialah 11.790 orang, dengan formasi 11.084 tenaga kerja Indonesia serta 706 TKA Tiongkok.
"Jadi jika tambah 500 TKA untuk percepat progress konstruksi supaya cepat bekerja hingga tenaga kerja lokal dapat semakin banyak diserap, apa hal tersebut satu yang keliru?" papar ia.
Luhut mendapatkan pekerjaan mulia dari Presiden Jokowi. Ia dikasih instruksi untuk turunkan masalah COVID-19 di 9 propinsi Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, serta Bali.
Ke-9 wilayah itu jadi perhatian Presiden Jokowi sebab memberi 75 % dari masalah Covid-19 di tanah air
Pria yang memegang selaku Wakil Ketua Komite Perlakuan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu, diberi waktu 2 minggu sama Jokowi untuk mendesak masalah di 9 wilayah yang 75 % dari keseluruhan masalah COVID-19 di Tanah Air itu.
Fakta Jokowi menunjuk Luhut adalah kasus keyakinan. Tenaga Pakar Penting Kantor Staff Presiden Donny Gahral Adian mengutarakan jika sejauh ini, Luhut memang dipercayai sama Jokowi sebab sanggup menyelesaikan seluruhnya pekerjaannya.
"Beliau dengan keorganisasian dengan tupoksi mempunyai kuasa untuk lakukan apa saja yang dibutuhkan untuk mendesak angka positif," sebut Donny.
Sesaat Luhut sendiri memandang fakta pemilihan langsung dianya sama Jokowi itu karena permasalahan kemahiran." idak ada sesuatu hal spesial yang saya kerjakan. Saya bisa mengakui saya manager yang bagus," kata Luhut dalam pertemuan jurnalis virtual, 18 September 2020.
Fakta mengakui dianya selaku manager yang bagus, menurut dia, ialah sebab ia mempunyai team luar biasa yang pakar di bagiannya semasing." Bahkan juga beberapa alumnus Kampus Harvar."
Disamping itu, dalam siaran Mata Najwa 24 September 2020, Luhut mengibaratkan pekerjaan itu selaku visi istimewa di dunia militer. Itu juga yang menerangkan mengapa ia yang dikasih tanggung jawab itu. Walau sebenarnya dalam susunan Komite Perlakuan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut cuman wakil sedang ketuanya ialah Airlangga Hartarto.
"Dalam operasi militer, saat mendadak special mission, sang komandannya bisa menunjuk orang dalam untuk pimpin itu," katanya.
